Tribun News Indonesia

Kapolri: Kalau Ada yang Ajak Demo Lagi, Berarti Agendanya Bukan soal Ahok

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoRMyZKUSVg8FTUqAySlNAfia6DlYxFqxmz_48COZB14DAlrBIVQr6Uye-CifmRdW6yuRReL-nbfCbGOs7f4IQmq8iOOTJtcyy9RbhVSX9jw8O22ZXc0Pg71kE2JcXYS4YVOhD90VXznom/s1600/1141352IMG-6456780x390.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgoRMyZKUSVg8FTUqAySlNAfia6DlYxFqxmz_48COZB14DAlrBIVQr6Uye-CifmRdW6yuRReL-nbfCbGOs7f4IQmq8iOOTJtcyy9RbhVSX9jw8O22ZXc0Pg71kE2JcXYS4YVOhD90VXznom/s1600/1141352IMG-6456780x390.jpg" /></a></div>
 
 
<div class="fb-quote fb_iframe_widget" style="left: 102.5px; position: absolute; top: -44px;">
</div>
 JAKARTA,News,Nasional,Politik -- Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian
 meminta masyarakat untuk tidak melakukan aksi unjuk rasa karena kasus 
dugaan penistaan agama yang menjerat Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tengah ditangani kepolisian. "Karena
 ini sudah masuk ranah hukum, saya minta semua pihak konsisten. Kalau 
isunya memang masalah dugaan penistaan agama, maka gampang saja kita 
ikuti proses hukumnya," ujar Tito di Mapolda Metro Jaya, Rabu 
(16/11/2016). Tito menyampaikan, polisi telah menetapkan Ahok sebagai tersangka.

Saat ini, penyelidik tengah berusaha secepatnya merampungkan berkas perkara Ahok untuk dilimpahkan ke kejaksaan. Dengan demikian, kasus ini bisa segera disidangkan. Nantinya, masyarakat bisa menyaksikan secara langsung proses persidangan. Untuk itu, Tito menilai masyarakat tidak perlu lagi turun ke jalan dan melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran seperti pada <a class="inner-link" href="http://megapolitan.kompas.com/tag/4%20November" style="color: #428bca;" target="_blank">4 November</a> 2016. "Jadi, kalau ada yang mau turun ke jalan lagi, untuk apa? Jawabannya gampang, kalau ada yang ngajak
 turun ke jalan lagi, apalagi membuat keresahan dan keributan, cuma satu
 saja jawabannya, agendanya bukan masalah Ahok. Agendanya adalah 
inkonstitusional dan kita harus melawan itu karena negara ada 
langkah-langkah inkonstitusional," tutur Tito.

Namun,
 saat ditanya lebih jauh soal agenda inkonstitusional yang dimaksudnya 
ini, Tito mengatakan bahwa publik bisa menilainya sendiri. "Tembakannya
 bukan ke Pak Ahok. Demonya ini kalian lihat sendiri. Kalau itu terjadi,
 masyarakat bisa menilai sendiri karena masyarakat kita sekarang sudah 
pada pintar dan masyarakat yang tidak mudah dipengaruhi," ujar dia. Penetapan tersangka dilakukan setelah gelar perkara terbuka terbatas di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Selasa (15/11/2016).

Dalam gelar perkara itu, tim penyelidik dari Bareskrim Mabes Polri memaparkan hasil penyelidikan dan bukti-bukti yang dimiliki berupa keterangan saksi, ahli, dan video. Kemudian, pihak kepolisian, pelapor, dan terlapor diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Dari hasil gelar perkara, polisi memutuskan untuk melanjutkan penyelidikan kasus Ahok ke tingkat penyidikan.</div>

JAKARTA ,News,Nasional,Politik -- Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Tito Karnavian meminta masyarakat untuk tidak melakukan ak...

Baca selengkapnya »

Kapolri sebut tuntutan agar presiden penjarakan Ahok salah alamat.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCtJeDesTeExVIypC68FVqvatMZPnNhzgy1881CfTDOUWNK84YRcp77t-NsHNU8Bydgd9SQoUhwXaVBtXVXA0z7CEFwVhj2bt0i4nDv5Q4G8n385ctVlCu0tdsfpOKDcueHB0-xeAe9eul/s1600/20160915208.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgCtJeDesTeExVIypC68FVqvatMZPnNhzgy1881CfTDOUWNK84YRcp77t-NsHNU8Bydgd9SQoUhwXaVBtXVXA0z7CEFwVhj2bt0i4nDv5Q4G8n385ctVlCu0tdsfpOKDcueHB0-xeAe9eul/s1600/20160915208.jpg" /></a></div>
 
 
News,Politik,Nasional - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menilai tuntutan demonstran agar Presiden Joko Widodo memenjarakan Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama atas apa yang disebut kasus penistaan agama adalah tidak tepat. "Sebetulnya tuntutan agar Bapak Presiden menyampaikan pernyataan terbuka mendukung proses hukum (kasus Ahok) sudah disampaikan kemarin. Lalu demonstran juga mengajukan tuntutan kedua agar penjarakan Ahok. Kalau itu dilakukan, tidak mungkin," kata Tito pada Apel Kesiapsiagaan Tahap Kampanye Dalam Rangka Pilkada Serentak 2017 di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Rabu. Menurut dia, presiden adalah pimpinan lembaga eksekutif sedangkan penanganan kasus hukum Ahok adalah kewenangan yudikatif. 
 
Jika presiden terlibat dalam penanganan kasus hukum maka itu sudah dianggap intervensi yang tidak dibenarkan dalam undang-undang. "Pak Presiden adalah pimpinan eksekutif, bukan yudikatif. Sementara teknis hukum dan domain (proses hukum kasus Ahok) dari yudikatif. Jadi kalau ada yang menuntut presiden memenjarakan Ahok, itu membuat presiden salah dalam intervensi teknis hukum. Jadi sebetulnya tak perlu lagi demo ke Istana (Presiden)," tegas Tito. Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menyatakan mendukung penegakan hukum terhadap Ahok dan tidak akan mengintervensi kasus Ahok. Hal itu diungkapkan Presiden saat menerima kunjungan pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), PP Muhammadiyah dan PB Nahdlatul Ulama di Istana Kepresidenan, kemarin. Bareskrim hingga kini masih menyelidiki kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki dengan setidaknya 15 orang saksi telah dimintai keterangan, termasuk beberapa orang saksi ahli. Kadivhumas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan gelar perkara kasus ini akan dilakukan bila Bareskrim telah memeriksa 10 saksi ahli yang berasal dari MUI, ahli tafsir, ahli hukum pidana dan ahli bahasa. Beberapa ormas Islam berencana mengerahkan massa dari berbagai daerah untuk mengadakan unjuk rasa menuntut adanya tindakan hukum terhadap Basuki.</div>

News,Politik,Nasional - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian menilai tuntutan demonstran agar Presiden Joko Widodo memenjarakan Gubernu...

Baca selengkapnya »

Menghina Kepala Negara, Akhirnya Ahmad Dhani Resmi Dilaporkan ke Polisi.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
 
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHHbORyZ-An_1RTfv_ONjJXwk3aAUbKdFwN_IUcQf07Hqq6DVhzVwlhXLgUkTdIYxf-6inaT84-ACtpF0pWbeolrsI3iC9e3kGQTcFl3pQRnIA8GZYtGlpq8wOk2YLMRLlK2PyLkrebckX/s1600/ahmad-dhani-ingin-fokus-terjun-ke-politik_20161104_104726.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiHHbORyZ-An_1RTfv_ONjJXwk3aAUbKdFwN_IUcQf07Hqq6DVhzVwlhXLgUkTdIYxf-6inaT84-ACtpF0pWbeolrsI3iC9e3kGQTcFl3pQRnIA8GZYtGlpq8wOk2YLMRLlK2PyLkrebckX/s1600/ahmad-dhani-ingin-fokus-terjun-ke-politik_20161104_104726.jpg" /></a></div>
<div id="post18937137295702564918" style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arimo; font-size: 15px; font: inherit; line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
 </div>
<div id="post18937137295702564918" style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arimo; font-size: 15px; font: inherit; line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Nasional,News,Politik - Musisi Ahmad Dhani berurusan dengan polisi. Ia dilaporkan dengan tudingan menghina Kepala Negara. Orasi 'kontroversial' yang menghina Presiden Joko Widodo di depan Istana Negara pada 4 November kemarin, menjadi penyebab musisi Ahmad Dhani berurusan dengan polisi. Bos Republik Cinta Manajemen (RCM) ini dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh ormas Projo dan Laskar Rakyat Jokowi, Minggu (6/11/2016) malam.</div>
<div id="post18937137295702564918" style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arimo; font-size: 15px; font: inherit; line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
 </div>
<div id="post18937137295702564918" style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arimo; font-size: 15px; font: inherit; line-height: 24px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menganggap perbuatan yang dilakukan oleh musisi ternama tersebut merupakan penghinaan terhadap Kepala Negara. "Perbuatan Ahmad Dhani adalah perbuatan melawan hukum, dengan dasar penghinaan Kepala Negara. Karena diucapkan saat orasi di depan Istana Negara," ujarnya. Pelaporan tersebut, katanya, tidak terkait sedikit pun dengan momen pilkada DKI. Lebih lanjut, ia menegaskan laporan yang dibuat untuk menjaga kehormatan seorang Kepala Negara. "Kami hanya ingin membela dan menjaga kehormatan Presiden," tegasnya. Alat bukti yang dibawa oleh Ormas Projo dan Laskar Rakyat Jokowi berupa rekaman yang ada di situs Youtube. Sementara itu, Pasal pelanggaran yang diajukan untuj menjerat Ahmad Dhani yakni Pasal 207 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 1 tahun 6 bulan. Sebelumnya, Ahmad Dhani melakukan orasi bernada penghinaan terhadap Joko Widodo pada saat demo 'Aksi Bela Islam', 4 November lalu. Ia menyebutkan kalimat kotor dan tidak pantas dilontarkan kepada seorang Presiden sebagai simbol negara.</div>
<div class="googlepublisherads" style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arimo; font-size: 15px; font: inherit; line-height: 24px; margin: 20px 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">
<center style="border: 0px; font-size: 15px; font: inherit; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline;">
<ins class="adsbygoogle" data-ad-client="ca-pub-1687627950674276" data-ad-slot="2908164147" data-adsbygoogle-status="done" style="border: 0px; display: inline-block; font-size: 15px; font: inherit; height: 280px; margin: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; width: 336px;"><ins id="aswift_1_expand" style="background-color: transparent; border: none; display: inline-table; font-size: 15px; font: inherit; height: 280px; margin: 0px; padding: 0px; position: relative; vertical-align: baseline; visibility: visible; width: 336px;"></ins></ins></center>
</div>
</div>

Nasional,News,Politik - Musisi Ahmad Dhani berurusan dengan polisi. Ia dilaporkan dengan tudingan menghina Kepala Negara. Orasi ...

Baca selengkapnya »

Ratusan Pengacara Bergerak Siap Bela Ahok, Ini Alasannya.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCFI4mUHbWasu8dtsbqshKaNU4wDK7QW_tvURIUzKWyqrjxH229u5h2rwBMidkQMvnLDxHCELDwGH_Lhx9kpFc2p0Ab92mziE-fZLx1GiGkkZoVmeS0_iuXExvOhn89HF0EFUdhyphenhyphenF9MJb2/s1600/otto.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiCFI4mUHbWasu8dtsbqshKaNU4wDK7QW_tvURIUzKWyqrjxH229u5h2rwBMidkQMvnLDxHCELDwGH_Lhx9kpFc2p0Ab92mziE-fZLx1GiGkkZoVmeS0_iuXExvOhn89HF0EFUdhyphenhyphenF9MJb2/s1600/otto.jpg" /></a></div>
 
News,Nasional,Politik - Ratusan advokat sepakat untuk mengawal calon petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam proses pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 mendatang. Para advokat ini berencana mendeklarasikan Asosiasi Pengawal Demokrasi (APD). Tujuannya untuk menjaga hajat lima tahunan ibu kota itu tidak dikotori praktik kotor jegal-menjegal antarcalon. Ketua APD Otto Hasibuan menegaskan, proses kriminalisasi terhadap calon kepala daerah sering terjadi di berbagai daerah. Karena itu, APD meminta semua pihak untuk tidak melakukan praktik kotor demokrasi di DKI. "Kita prihatin di setiap pilkada sering kali calon yang terlihat baik dan menonjol kerap menjadi korban praktek kriminalisasi sehingga yang bersangkutan tidak bisa maju sebagai calon kepala daerah. Ini jangan sampai terjadi di DKI karena ibu kota merupakan barometer Indonesia," tegas Otto di Jakarta, Jumat (18/3/2016). 
 
Otto yang juga Ketua Dewan Pembina Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) itu menilai, untuk mencegah kriminalisasi terhadap calon maka aparat penegak hukum haruslah netral dan mempercepat proses penetapan status terhadap calon kepala daerah yang dilaporkan kepada mereka. Apakah calon yang bersangkutan bersalah atau tidak sehingga tidak menjadi bahan pemberitaan yang tidak jelas ujungnya seperti kasus dugaan penyelewengan di RS Sumber Waras. "KPK harusnya secepatnya mengeluarkan pernyataan resmi apakah kasus Sumber Waras ada unsur korupsi atau tidak. Hal ini perlu untuk menghindari adanya kriminalisi terhadap Gubernur DKI Basuki Tjaya Purnama atau Ahok. Kalau salah nyatakan salah kalau tidak ya dibilang tidak jangan dibiarkan mengambang," tegasnya. 
 
Otto meminta KPK untuk tidak takut dengan tekanan pihak manapun. Walhasil, jika kasusnya tidak ada bukti harus segera tutup. Advokat Pengawal Demokrasi sendiri siap membela Ahok jika ditemukan adanya proses kriminalisasi terhadap pencalonannya. "Ada ratusan advokat yang siap bela Ahok jika di kriminalisasi. Kita ini proses pilkada berjalan demokratis jangan ada penjegalan lewat jalur hukum," tambah Otto. 
 
Guru besar yang juga pengajar pada fakultas hukum UGM ini juga menilai wacana untuk menaikkan syarat calon kepala daerah perseorangan merupakan upaya untuk menjegal calon perseorangan. Otto pun mengajak masyarakat untuk terus mengkritisi setiap upaya penjegalan yang dilakukan oleh pihak manapun. "Jika ada Parpol yang berupaya melakukan penjegalan niscaya mereka akan semakin tidak dipercaya rakyat. Parpol seharusnya belajar kenapa rakyat mulai tidak mempercayai bukan malah membuat langkah yang menjauh dari rakyat," tutupnya.</div>

News,Nasional,Politik - Ratusan advokat sepakat untuk mengawal calon petahana Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dalam proses pemilihan ke...

Baca selengkapnya »

Petisi Online Sudah Ditandatangani 101.089 Orang, Mabes Polri: Buni Yani Berpotensi Jadi Tersangka.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAZwNOXzmD6yyHPQgoS3VXLZ7nw2WZdceFBvQu7nAYDnRmUmHf04RfGIdBisI230MB2jh7xpYNl33jQccJwSaIo1FRLcyOnQEdsAImvR1-cZ2C6NTTPz2tuoks28upKnRDfpO0q6djfDct/s1600/30751432366_43c573f343_b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgAZwNOXzmD6yyHPQgoS3VXLZ7nw2WZdceFBvQu7nAYDnRmUmHf04RfGIdBisI230MB2jh7xpYNl33jQccJwSaIo1FRLcyOnQEdsAImvR1-cZ2C6NTTPz2tuoks28upKnRDfpO0q6djfDct/s1600/30751432366_43c573f343_b.jpg" /></a></div>
<strong style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font: inherit; line-height: 22.390625px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> 
<strong style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font: inherit; line-height: 22.390625px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> 
<strong style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font: inherit; line-height: 22.390625px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">News,Nasional,Politik - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan kasus yang menjerat Buni Yani, pengunggah pertama video dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama ( Ahok) sedang ditangani oleh pihak Polda Metro Jaya. "Nanti bisa di dalami lagi. Tapi yang jelas itu proses berjalan. Sebagai terlapor, atau bisa jadi sebagai pelapor yang melaporkan dia. Kasusnya ditangani pihak polda metro jaya," tutur Boy kepada awak media di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (5/11/16). Hingga saat ini proses tersebut masih berjalan, juga termasuk pemeriksaan beberapa saksi ahli. Kepolisian menegaskan status Buni Yani bisa berpotensi menjadi tersangka. "Itu prosesnya berjalan, termasuk pemeriksaan juga dan beberapa saksi ahli. Buni Yani dilaporkan sebagai terlapor juga. Itu berpotensi sebagai tersangka juga," lanjutnya. Penetapan status tersebut disebabkan Buni Yani telah mengunggah video yang telah disebarluaskan di sosial media. 
 
"Dengan upload yang dia lakukan dan menyebar luaskan di Facebook, kemudian itu bisa menjadi sesuatu yang viral. Kemudian menjadi kemarahan publik. Kita hanya ingin melihat disitu ada unsur pelanggaran atau tidak, itu saja oleh penyidik," papar Boy. Diketahui, Pengunggah pertama video dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur non-aktif DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Buni Yani mengakui ada kesalahan saat mentranskrip kata-kata Ahok. Kesalahan yang dimaksud adalah tidak adanya kata 'pakai'. Pengakuan ini dikatakan langsung oleh Buni Yani saat menjadi pembicara dalam acara 'Indonesia Lawyer Club', yang disiarkan tvOne pada 11 Oktober lalu. Meski begitu, dia membantah tudingan sebagai pihak yang melakukan pengeditan foto. "Mungkin karena saya tidak menggunakan earphone. Jadi mungkin itu enggak ketranskrip. Tapi tadi saya lihat ada kata 'pakai' (dalam video yang ditampilkan tvOne), saya mengakui kesalahan saya sekarang. Di transkrip saya mengatakan dibohongi pakai surat Al Maidah," kata Buni.</div>

News,Nasional,Politik - Kadiv Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menuturkan kasus yang menjerat Buni Yani, pengunggah pertama vid...

Baca selengkapnya »

Ini Pidato Makar Fahri Hamzah yang Mengajarkan Demonstran FPI Cara Jatuhkan Jokowi.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmT0hSpje2z9h7QYE3iWJahasMk8ZrHmVY4j1vqw2oW1ZepzcU9x7GAN9hO0xm1Serl_nVduNZHld5XIXNlGZaLG79pf1SVqBLsifPvS4feGaYEJ8WtTUy0OoEfKPeQYJwKQ0N4rmRc3OU/s1600/30794739145_0e08cacb5d_b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjmT0hSpje2z9h7QYE3iWJahasMk8ZrHmVY4j1vqw2oW1ZepzcU9x7GAN9hO0xm1Serl_nVduNZHld5XIXNlGZaLG79pf1SVqBLsifPvS4feGaYEJ8WtTUy0OoEfKPeQYJwKQ0N4rmRc3OU/s1600/30794739145_0e08cacb5d_b.jpg" /></a></div>
<strong style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font: inherit; line-height: 22.390625px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> 
<strong style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font: inherit; line-height: 22.390625px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> 
<strong style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font: inherit; line-height: 22.390625px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Nasional,News,Politik - Wakil ketua DPR Fahri Hamzah berpidato di depan ribuan peserta demonstrasi 4 November di Jakarta untuk meyakinkan bahwa "ada dua cara" untuk menjatuhkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dalam pidato tersebut, yang rekamannya banyak beredar di media sosial termasuk di laman audio soundcloud.com serta diliput berbagai media cetak dan televisi, Fahri menuduh Presiden telah melakukan pelanggaran berkali-kali, antara lain "menghina ulama" dan "mencaci maki simbol-simbol Islam". "Saudara Presiden Jokowi telah melanggar berkali-kali. Setidak-tidaknya dia tidak memberikan rasa nyaman, rasa nyaman kepada hati Umat Islam, menghina ulama, mencaci maki simbol-simbol Islam, membiarkan orang yang non-Muslim menghina simbol-simbol agama kita," kata Fahri dalam petikan pidato tersebut. Dia juga mengatakan "tiba-tiba sekarang takbir mau dikriminalisasi, orang-orang bertakbir mau dianggap teroris". 
 
Namun Fahri tidak membeberkan bukti-bukti atas tuduhannya itu, termasuk kapan dan di mana Presiden pernah menghina ulama, siapa ulama yang dihina, dan simbol-simbol Islam mana yang dicaci Presiden. Juga tidak disebutkan apa dasarnya penyeru takbir di Indonesia bisa menjadi tersangka teroris, atau kapan dan di mana kasus itu penah terjadi. Menjelang akhir pidatonya, Fahri mengatakan ada dua cara untuk menjatuhkan Presiden Jokowi. "Kita kalau mau memutuskan bagaimana cara menjatuhkan presiden, ada dua caranya. Sebagai pimpinan dewan saya akan memberitahu cara yang legal, ini bukan jalan revolusi," kata Fahri. "Seorang presiden ketika terbukti melanggar konstitusi dia langsung bisa kita galang hak menyatakan pendapat bahwa presiden telah melakukan tindakan tercela melanggar konstitusi. Maka dengan tanggapan hak menyatakan pendapat itu seorang presiden bisa dijatuhkan melalui sidang di Mahkamah Konstitusi." "Itu jalur parlemen ruangan. Tapi kalau di jalur parlemen jalanan, Habib Rizieq yang lebih banyak tahu," ujarnya, merujuk kepada ketua atau imam besar organisasi massa Front Pembela Islam (FPI). Beberapa hari menjelang aksi demo tersebut -- yang digelar untuk menuntut proses hukum atas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atas tuduhan penistaan agama -- Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan para ulama untuk memastikan aksi berlangsung damai. Pada saat demonstrasi dilakukan, Presiden juga memerintahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Kepala Polri Jenderal Polisi Tito Karnavian, dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk menemui perwakilan dmeonstran dan menerima aspirasi mereka.</div>

Nasional,News,Politik - Wakil ketua DPR Fahri Hamzah berpidato di depan ribuan peserta demonstrasi 4 November di Jakarta untuk meyaki...

Baca selengkapnya »

Sebut Jokowi An**ing & Bab* Saat Demo 4 November, Ahmad Dhani Resmi Dilaporkan Ke Polisi.

<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
<a href="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeaWVpD1PjcVH-bv0eivMUB7f6iXLY-IuKhaIkbZuMRMC4NM0nQzggGtc0mT7hN3I75698ljoD8eVVCO9wT2u5oKu36dAUo_78YbgV9Lge4SfYuq7jC8qNRfiL3QDhVVB6OkfB2BWXvFxX/s1600/30728973281_f695a2723f_b.jpg" imageanchor="1" style="margin-left: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" src="https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgeaWVpD1PjcVH-bv0eivMUB7f6iXLY-IuKhaIkbZuMRMC4NM0nQzggGtc0mT7hN3I75698ljoD8eVVCO9wT2u5oKu36dAUo_78YbgV9Lge4SfYuq7jC8qNRfiL3QDhVVB6OkfB2BWXvFxX/s1600/30728973281_f695a2723f_b.jpg" /></a></div>
<strong style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font: inherit; line-height: 22.390625px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> 
<strong style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font: inherit; line-height: 22.390625px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;"> 
<strong style="background-color: white; border: 0px; color: #444444; font-family: Arial, sans-serif; font-size: 14px; font: inherit; line-height: 22.390625px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify; vertical-align: baseline;">Politik,Nasional,News - Laskar Rakyat Joko Widodo (LRJ) dan Pro Jokowi (Projo) berencana 
melaporkan musisi Ahmad Dhani ke Badan Reserse dan Kriminal Polri, atas tuduhan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo. 
 
Dalam Orasi di depan demonstran 4 november kemaren, calon wakil bupati bekasi ini berteriak dan menyebut jokowi Anjing & Babi 
 
Kedua organisasi masyarakat itu rencananya datang ke kantor Bareskrim di Gambir, Jakarta Pusat, pukul 23.00 WIB malam ini. 
 
"Ini desakan pengurus (LRJ dan Projo), agar dilaporkan segera. Malah ada yang ingin mengejar (Dhani) atau semacamnya, kalau organisasi tak ambil sikap," ujar Ketua Umum LRJ Riano Oscha saat dihubungi Tempo, Ahad, 6 November 2016. Menurut Riano, pelaporan tersebut terkait dengan sejumlah ucapan kebencian oleh Dhani, yang ditujukan pada Jokowi. 
 
Laporan itu, kata dia, tak berkaitan dengan demo 4 November pada Jumat lalu, yang juga ditujukan pada pemerintah. 
 
Dhani memang meramaikan demo yang terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. 
 
Saat itu Dhani ditemani istrinya, Mulan Jameela, hadir di demo dan berorasi di Taman Pandang Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Barat. 
 
"Ini hal terpisah. Ini soal hate speech dia, yang mengandung penghasutan dan lainnya," ujar Riano. 
 
Bahan bukti pelaporan yang akan LRJ dan Projo sodorkan ke Polri, antara lain berupa video dan sejumlah bukti visual lain. 
 
"Nanti pukul 23.00 kami ke Polri, akan beri keterangan lagi. Yang berangkat belum pasti berapa, tapi ini kami dari Pancoran, sudah ada 40-an orang." Hingga berita ini diturunkan, Tempo belum berhasil menghubungi Ahmad Dhani.</div>

Politik,Nasional,News - Laskar Rakyat Joko Widodo (LRJ) dan Pro Jokowi (Projo) berencana melaporkan musisi Ahmad Dhani ke Badan Rese...

Baca selengkapnya »